PENATAAN ORGANISASI DAN TUGAS DINAS KEUANGAN TNI ANGKATAN LAUT DAN VALIDASI O…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

32 HAL

Judul Seri

PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2015

No. Panggil

-

PERUBAHAN NAMA BATALYON PROVOS MARINIR MENJADI BATALYON POLISI MILITER MARINIR

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

6 Hal

Judul Seri

PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT NOMOR 13 TAHUN 2015

No. Panggil

-

ORGANISASI DAN TUGAS SATUAN KAPAL PATROLI LANTAMAL, STAF POTENSI MARITIM KOTA…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

17 HAL

Judul Seri

PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2017

No. Panggil

-

PENINGKATAN POS PENGAMAT TN ANGKATAN LAUT KELAS A TELUK DALAM MENJADI PANGKA…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

8 HAL

Judul Seri

PERATURAN PANG LIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014

No. Panggil

-

TATA CARA PENYELESAIAN GANTT KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGA…

BAB I KETENTUAN UMUM 
Pasal 1

BAB II RUANG LINGKUP 
Pasal 2

BAB III INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN NEGARA 
Pasal3  
Pasal4
Pasal 5 
Pasa…

PENGESAHAN VALIDASI ORGANISASI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI A.NG KATAN LAUT KOBAN…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

10 HAL

Judul Seri

PERATURAN PANG LIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014

No. Panggil

-

PEMBENTUKAN BATALYON INFANTERl-10 MARINIR

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

8 HAL

Judul Seri

PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013

No. Panggil

-

ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
BAB II ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DALAM LINGKUNGAN TNI 
1. Bagian Kesatu K.lasiflkasi dan Wewenang Ankum 
2. Bagian Kedua Delegas…

KETENTUAN PENGELOLAAN KONTRAK TAHUN TUNGGAL YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN PA…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

30 HAL

Judul Seri

PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2012

No. Panggil

-

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DA…

BAB I KETENTUAN UMUM

BABII TAHAPPEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
Bagian Kedua Pencanangan Pembangunan Zona In tegritas
Bagian Ketiga Proses Pe…