Text

United Nations Convention On The Law Of The Sea ( FC ) (Bahasa Inggris dan indonesia)

---

Abstrak

halaman judul...

JILID 1 : UN CONVWNTION ON THE LAW OF THE SEA 1982

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN 

   1. KETENTUAN UMUM

    2. BATAS LAUT TERITORIAL

    3. LINTAS DAMAI DI LAUT TERITORIAL SUBBAGIAN A. PERATURAN YANG BERLAKU BAGI SEMUA KAPAL

    4. ZONA TAMBAHAN

BAB III. SELAT YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN INTERNASIONAL

BAB IV. NEGARA KEPULAUAN

BAB V. ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

BAB VI. LANDAS KONTINEN

BAB VII. LAUT LEPAS

    1. KETENTUAN UMUM

    2. KONSERVASAI DAN PENGELOLAAN SUMBER KEKAYAAN HAYATI DI LAUT LEPAS

BAB VIII. REM PULAU

BAB IX. LAUT TERTUTUP ATAU SETENGAH TERTUTUP

BAB X. HAK NEGARA TAK BERPANTAI UNTUK AKSES KE DAN DARI LAUT SERTA KEBEBASAN TRANSIT

BAB XI. KAWASAN

    1. KETENTUAN UMUM

     2. ASAS-ASAS YANG MENGATUR KAWASAN

     3. PENGEMBANGAN KEKAYAAN-KEKAYAAN DI KAWASAN

     4. OTORITA

     5. PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENDAPAT BERUPA NASEHAT

BAB XII. PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

     1. KETENTUAN UMUM

     2. KERJASAMA GLOBAL DAN REGIONAL

     3. BANTUAN TEHNIK

    4. MONITORING DAN ANALISA TENTANG PENILAIAN LINGKUNGAN

     5. PERATURAN-PERATURAN INTERNASIONAL DAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL UNTUK MENCEGAH, MENGURANGI DAN MENGENDALIKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT

     6. PEMAKSAAN PENTAATAN

     7. LANGKAH PENGAMANAN

XIII. RISET ILMIAH KELAUTAN

     1. KETENTUAN UMUM

      2. KERJASAMA INTERNASIONAL

      3. PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN ILMIAH KELAUTAN

      4. INSTALASI ILMIAH ATAU PERALATAN DILINGKUNGAN LAUT

      5. TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN GANTI RUGI

      6. PENYELESAIAN SENGKETA DAN TINDAKAN SEMENTTARA

BAB XIV. PENGEMBANGAN DAN ALIH TEKNOLOGI KELAUTAN

      1. KETENTUAN UMUM

      2. KERJASAMA INTERNASIONAL

      3. PUSAT TEKSNOLOGI DAN ILMU PENGETAHUAN KELAUTAN NASIONAL DAN REGIONAL

      4. KERJASAMA ANTAR ORGANISASI INTERNASIONAL

BAB XV. PENYELESAIAN SENGKETA

      1. KETENTUAN UMUM

      2. PROSEDUR WAJIB YANG MENGHASILKAN KEPUTUSAN MENGINGAT

      3. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN-PENGECUALIAN TERHADAP BERLAKUNYA BAGIAN 2

BAB XVI. KETENTUAN UMUM

BAB XVII. KETENTUAN PENUTUP

sipnosis:

Dalam rangka menyebarluaskan kepada masyarakat ramai, khususnya para pejabat pemerintah, penegak dan ahli hukum maupun kalangan akademisi, Pusat Studi Hukum Internasional dan Perjanjian internasional beserta dokumen pengesahannya di mana Indonesia menyatakan diri sebagai pihak maupun peraturan perundang-undangan nasional sebagai implementasi dari perjanjian internasional tersebut.

---

Ketersediaan

1662307001	341.4-Int-u	PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 8 B Baris 1)	Tersedia
1662307002	341.4-Int-u	PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 8 B Baris 1)	Tersedia
1662307003	341.4-Int-u	PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 8 B Baris 1)	Tersedia
1662307004	341.4-Int-u	PERPUSTAKAAN SESKOAL (Rak 8B Baris 1)	Tersedia

Informasi Detail

No. Panggil	341.4-Int-u
Penerbit	Jakarta: PSH International., 2000
Deskripsi Fisik	-
Bahasa	Indonesia
ISBN/ISSN	-
Tipe Isi	Text
Tipe Media	-
Subjek	-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4-Int-u

Penerbit

Jakarta : PSH International., 2000

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

341.4

Tipe Isi

Text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar