Text
Optimalisasi Penegakan Hukum Di Perairan Yurisdiksi Nasional Guna Meningkatkan Stabilitas Keamanan Di Laut Dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan NKRI
Abstrak
Peningkatan stabilitas keamanan di Laut pada saat ini perlu mendapat perhatian serius melalui pelaksanaan penegakan hukum di perairan yurisdiksi nasional oleh seluruh instansi yang berwenang di laut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya instansi satu dengan yang lainnya belum dapat bersinergi dengan baik. Keterpaduan penyelenggaraan Sistem Penegakan hukum di perairan yurisdiksi nasional bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab TNI AL semata, baik pada masa damai maupun krisis atau darurat. Penyelenggaraan penegakan hukum yang efektif dan efisien memerlukan adanya dukungan seluruh instansi-instansi yang berwenang melaksanakan penegakan hukum di laut sesuai dengan amanat konstitusi nasional yang tergabung dalam satu wadah atau instansi dengan nama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Penajaman fungsi Bakorkamla merupakan solusi dari kesan tumpang tindih kewenangan penyelenggaraan Penegakan Hukum (Gakkum) di laut saat ini. Dengan berjalannya fungsi dari Bakorkamla, maka diharapkan penegakan hukum dan Keamanan Laut (Kamla) di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penajaman fungsi Bakorkamla bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk diwujudkan, hal ini disebabkan karena berbagai instansi pemerintah yang selama ini berkepentingan di laut, terkesan bersikap resisten terhadap gagasan dan aturan dari Bakorkamla. Resistensi tersebut dikarenakan berbagai kebijakan penyelenggaraan penegakan hukum di laut yang selama ini dilaksanakan belum bersifat komprehensif dan terintegrasi, sehingga belum dapat mensinergikan berbagai pemangku kebijakan maupun para pemangku kepentingan di bidang kemaritiman untuk dapat bersama-sama bertangung jawab dan mendukung penyelenggaraan penegakan hukum di laut. Lebih lanjut lagi, maka gagasan mengenai penajaman fungsi dari Bakorkamla sebagai koordinator instansi maritim yang berwenang dalam penegakan hukum di laut, oleh sebagian kalangan dianggap akan dapat mengurangi kewenangan para stakeholders yang berkepentingan di bidang kemaritiman. Penajaman fungsi Bakorkamla diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia dalam rangka menjamin keamanan maritim bagi semua pengguna perairan Indonesia. Selanjutnya, pelaksanaan operasional Gakkum di laut diharapkan dapat semakin efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat mendorong terciptanya Maritime Domain Awareness (MDA) dan mampu menstimulasi berbagai stakeholders bidang kemaritiman untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan stabilitas keamanan maritime dalam rangka tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketersediaan
| 0475120131 | PERPUSTAKAAN SESKOAL | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Informasi Detail
| No. Panggil | - |
|---|---|
| Penerbit | Jakarta: Seskoal., 2013 |
| Deskripsi Fisik | - |
| Bahasa | Indonesia |
| ISBN/ISSN | - |
| Tipe Isi | Text |
| Tipe Media | Book |
| Subjek | OPERASI TASKAP TESIS |
Informasi Lainnya
- Daftar Isi
-
-
Versi lain/terkait
Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah