Text
Analisis Peran Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut Dalam Penetapan Batas Perairan Pedalaman Indonesia Berdasarkan Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut
Abstrak
Indonesia sebagai negara kepulauan belum memanfaatkan haknya untuk menetapkan batas perairan pedalaman. Pasal 50 UNCLOS 1982 telah mengatur bahwa negara kepulauan di dalam perairan kepulauannya berhak menarik garis penutup perairan pedalaman pada mulut sungai, teluk, dan pelabuhan. Perairan pedalaman perlu ditetapkan karena negara memiliki kedaulatan penuh dan hukum yang berlaku di perairan pedalaman sama dengan halnya hukum di darat. Dengan tidak ditetapkannya batas perairan pedalaman Indonesia maka rezim yang berlaku adalah rezim perairan kepulauan yang mana setiap kapal bebas untuk melaksanakan lintas, dan hukum yang berlaku adalah hukum bendera kapal. Saat ini Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi sedang melaksanakan kajian penetapan batas peairan pedalaman Indonesia. Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut sebagai lembaga hidrografi nasional memiliki peran nyata dalam penetapan batas perairan pedalaman Indonesia, yakni dengan melaksanakan survei dan pemetaan hidro-oseanografi, dan mengidentifikasi, serta menyediakan data calon perairan pedalaman Indonesia. Dilandasi dengan United Nations on the Law of the Sea 1982 dan peraturan perundang-undangan serta teori yang terkait, Peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui peran Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut dalam penetapan batas perairan pedalaman Indonesia dan untuk mengetahui sejauhmana pengaturan yang mengatur peran Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut dalam penetapan batas perairan pedalaman Indonesia serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut dalam penetapan batas perairan pedalaman Indonesia. Setelah dilaksanakan pembahasan dengan menggunakan teori peran dan faktor-faktor implementasi kebijakan didukung oleh faktor-faktor pendukung implementasi seperti komunikasi, sumber daya, kecendrungan dan struktur birokrasi serta adanya faktor-faktor penghambat seperti isi kebijakan, informasi, dukungan dan pembagian potensi dapat dikatakan bahwa Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut memiliki peran nyata dalam penetapan batas perairan pedalaman Indonesia.
Kata Kunci: Perairan Pedalaman, Peran Pushidrosal, Penetapan Batas
Ketersediaan
| 1576020221 | 157-60-2022 | PERPUSTAKAAN SESKOAL | Tersedia |
Informasi Detail
| No. Panggil | 157-60-2022 |
|---|---|
| Penerbit | Jakarta: Seskoal., 2022 |
| Deskripsi Fisik | 233 hal, 21 x 30 cm |
| Bahasa | Indonesia |
| ISBN/ISSN | - |
| Tipe Isi | Text |
| Tipe Media | Book |
| Subjek | - |
Informasi Lainnya
- Daftar Isi
-
-
Versi lain/terkait
Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah