Penegakan hukum di undelimited area Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam guna mempertahankan hak berdaulat di ZEEI

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Penegakan hukum di undelimited area Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam guna mempertahankan hak berdaulat di ZEEI

Text

Penegakan hukum di undelimited area Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam guna mempertahankan hak berdaulat di ZEEI

Febriyanti, Shannet - Nama Orang;

Abstrak

Indonesia merupakan negara Kepulauan yang diakui oleh
internasional menentukan batas wilayah menurut hukum Internasional
UNCLOS 1982. Saat ini masih memiliki batas wilayah yang belum
ditentukan dengan negara tetangga salah satunya batas wilayah ZEE
dengan Negara Vietnam di Laut Natuna Utara. Hal ini dapat menimbulkan
insiden dalam penegakan hukum di ZEEI. Permasalahan penelitian yaitu
tentang pengaturan penegakan hukum di undelimited area menurut hukum
internasional dan mengatasi insiden yang terjadi dalam penegakan hukum
di laut Natuna Utara guna mempertahankan hak berdaulat ZEEI. Penelitian
menggunakan metode kualitatif eksplanatory dengan analisis data
menggunakan Soft System Methodology (SSM) dan pengolahan data
Nvivo. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan penegakan hukum
di Undelimited Area menurut hukum Internasional dan penyelesaian insiden
dalam penegakan hukum di undelimited area di Laut Natuna Utara yang
berbatasan dengan Vietnam. Hasil penelitian menunjukan penegakan
hukum oleh Negara Indonesia di Laut Natuna Utara yang berbatasan
dengan Vietnam terkendala dengan belum adanya Provisional
Arrangement tentang penegakan hukum antara Indonesia dengan Vietnam
hal ini diatur di dalam Pasal 74 UNCLOS 1982, untuk mengatasi insiden
dalam penegakan hukum di perbatasan ZEE yang belum disepakati akan
ditegaskan terkait tentang wilayah tumpang tindih antara negara Indonesia
dan Vietnam agar berpedoman pada Surat Menteri Koordinator Politik,
Hukum dan Keamanan Nomor B-142/LN00.00/7/2019 tanggal 23 Juli 2019
tentang Pedoman Penegakan Hukum di Wilayah Tumpang Tindih.
Kata Kunci : batas wilayah yang belum di tentukan, Penegakan Hukum,
Insiden

Ketersediaan

1575820201 157-58-2020 PERPUSTAKAAN SESKOAL Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

No. Panggil	157-58-2020
Penerbit	Jakarta: Seskoal., 2020
Deskripsi Fisik	-
Bahasa	Indonesia
ISBN/ISSN	-
Tipe Isi	Text
Tipe Media	Book
Subjek	KEJUANGAN TASKAP TESIS

Informasi Lainnya

Daftar Isi: -

Lampiran Berkas

Harap masuk untuk melihat lampiran

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar